KORUPSI DAN PITA
MERAH
Pengaruh atau
akibat dari korupsipun tidak sama untuk setiap jenjang administrasi
pemerintahannya maupun untuk setiap warga Negara. Akan tetapi, jka ditinjau
dari sudut etisnya semuanya sama yaitu penyalahgunaan kepercayaan dari orang
banyak dalam hal ini masyarakat atau warga Negara.
Isu lain yang
lalu dilontarkan kepada masyarakat terhadap keberadaan birokrasi adalah
berkenaan dengan lambatnya pelayanan umum, bertele-tele prosedur administrasi
dan adanya sekat-sekat birokrasi yang terlalu rumit. Fenomena ini digambarkan
dengan istilah bureaucrastim,patologi
administrasi atau sebuah ungkapan yang sudah banyak dipakai dalam masyarakat
industrial : red-tape (pita merah).
Pengertian sekitar korupsi.
Jika sering
mendengar kata korupsi biasanya yang tegambarkan oleh kita adalah pejabat
tinggi yang menggelapkan uang pajak, mengumpulkan komisi, atau mengumpulkan
uang Negara lainnya demi kepentingan pribadi.
Sesungguhnya
pengertian korupsi yaitu pembuatan busuk yang seperti penggelapan uang,
menerima uang sogokan, dsbnya.(dalam kata pembendaharaan kata bahasa
Indonesia).
Korupsi berasal
dari kata latin,corumperre, corruption, corruptos. Arti harfiah kata ini
penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan tak bermoral, kebejatan,
kebusukkan, kerusakan ketindakjujuran dan kecurangan. Dengan demekian ia
mempunyai konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk
lainnya.
Fenomena seribu wajah dari korupsi.
Syed Hussein
Alatas : ada tujuh jenis korupsi. Yakni korupsi transaksi, korupsi memeras,
korupsi investif, korupsi perkerabatan atau nepotisme, korupsi defensive,
korupsi otogenik, dan korupsi dukungan.
Pengaruh dan akibat korupsi.
Para kritikus
seperti Lincoln stefen (1908), Nathaniel H. Left (1964) Robert K. Merton
(1968), dan juga Samuel P. Huntington (1968), adalah termasuk penulis-penulis
yang menjabarkan segi-segi kebaikan korupsi. Dengan mempelajari korpusi di
negara berkembang, mereka mengemukakan pengaruh antara lain dari korupsi yang
terlupakan yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.
1.
Pemerintah dalam berbagai hal bisa menghambat
investasi pihak swasta.
2.
Korupsi berfungsi sebagai sumber pembentukan
modal , mempersingkat birokrasi, memberikan rangsangan tersendiri kepada para enterpreneur, menyalurkan modal kepada
para wirausaha yang bertrujuan untuk hidup, memperkecil pemborosan sumber daya,
merenggut pengendalian perdagangan dan industri dari orang asing dan mendorong
penanaman modal melalui para politisi.
3.
Sebagai
hasilnya, korupsi dapat memerintah untuk menunjang kegiatan-kegiatan
yang dapat melancarkan pembangunan ekonomi. Kebijakan atau kebebasan yang di
inginkan oleh kaum pengusaha akan dapat membantu pembangunan, sedangkan
kebijakan-kebijakan yang bertujuan lain dapat mereka kesampingkan.
4.
Korpusi mendorong perkembangan poltik dalam
memperkuat partai-partai politik, meingkatkan integrasinasional, memberikan
alternatif yang dapat diterima terhadap kekerasan, serta meningkatkan keikutsertaan
publik dalam urusan-urusan negara.
5.
Korpusi membawa serta unsur persaingan dan
tekanan untuk bekerja lebih efisien kedalam kehidupan ekonomi yang kurang
berkembang. Karena pembayaran tertinggi merupakan salah satu ukuran bagi
pembagian ini, kemampuan untuk menyediakan dana, apakah diambilkan dari dana
cadangan atau dari anggaran untuk tahun
berjalan sangatlah perlu.
6.
Sekalipun suatu pemerintah telah berusaha
keras untuk menempuh kebijakan untuk menempuh
kebijakan-kebijakan ekonomi yang terbaik, selalu terdapat kemungkinan
bahwa kebijakan-kebijakan itu saalah arah dan tidak mencapai sasaran yang
dikehendaki.
Syed hussein
Alatas melihat tidak kurang dari 10 klasifikasi mengenai efek negatif akibat
korupsi, yaituu efek-efek:
1)
Metastarik (penyebaran)
2)
Perkomplotan (clustering effect)
3)
Pelepasan hal-hal tertentu (differential
delivery effect)
4)
Penghilangan potensi (potential eliminated
effect)
5)
Transmutasi
6)
Pamer (transmutasion effect)
7)
Derivasi kumulatif
8)
Psikosentris
9)
Klimaktik
10)
Efek ekonomis korupsi.
Upaya-upaya menagkal korupsi.
1.
Cara sistemik-struktural
Telah diketahui
bahwa korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada
sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai
perangkat pokoknya.untuk itu harus mendayahgunakan segenap struktur politik
maupun infrastruktur politik pada saat yang bersamaan membenahi birokrasi
sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki korupsi dapat ditutup.
Suprastruktur
Politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai
kewenangan hukum konstitusinal yang bersumber dari UUD 1945. Seperti MPR,
Presiden, DPR, DPA, BPK, MA dan Pemerintahan Daera beserta jajarannya.
Infrastruktur
politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial dan kemasyarakatan yang
tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi tetap berperan sebagai
kelompok penekanan. Semis KPK, Indonesia coruption watch, dll.
2.
Cara Abolisionistik
Cara ini
berperangkat dari asumsi Bahwa korupsi adalahsuatu kejahatan yang harus
diberantsa dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian
penanggulangan diaahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut.
Oleh karena itu, jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji
permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat, mempelajarii
dorongan-dorongan individual yang mengarah ketindakan-tindakan korupsi,
meingkakan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang korup berdasarkan
hukum yang berlaku.cara ini juga diharapkan menjadiperangkat preventif dengan
menggugah ketaatan hukum.
3.
Cara Moralistik
Faktor penting
dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu
usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai
pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan secara
umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah,ceramah atau
penyuluhan dibidang keagamaan, atika dan hukum. Tidak kurang pentingnya adalah
pendidikan moral dii rumah ataupun disekolah yang dimulai sejakk dini.
Cara lain masih
ada nih, yaitu tentu saja harus dilaksanakan secara berkesinambungan,ialah
melakukan pengawasan atau pengawasan terhadap seluruh lembaga pemerintahan. Secara sederhananya, begini bro
gue kasih tau,,, pengawasan berarti proses pengamatan atau pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksakan itu
sesuai dengan yang direncanakan dan telah ditentukan sebelumnya. Jika
pengawasan sulit diifungsikan untuk mencegah korupsi, ppengawasan mempunyai
ruang lingkup material keuangna negara yang dalam hal ini meliputi.
a.
Semua pengeluaran dan penerimaan pemerintah,
baik pusat maupun daerah.
b.
Semua kekayaan negara yang ada pada
departemen-departemen atau lembaga-lembaga
negara beserta instansi vertikalnya.
c.
Semua kekayaan daerah beserta
instansi-instansinya
d.
Semua kekayaan negara yang dipisahkan
e.
Semua kekayaan dari badan, baik hukum publik
maupun badan hukum perdata yang dibiayai atau disubsidi oleh negara atau dimana
negara mempunyai kepentingan keuangan.
CIRI-CIRI
KORUPSI SEBAB DAN AKIBAT KORUPSI
1. Pengertian Korupsi
Istilah korupsi ini, berasal dari bahasa latin “corruptio” atau “corruptus” Yang berarti kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang bejat, perbuatan tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, serta kata-kata menghina atau memfitnah. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :
a) kejahatan, kebususkan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.
b) perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebaigainya.
c) 1. korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekusaan untuk kepentingan sendiri dan sebaginya); 2. korupsi (perbuatan bususk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebaginya; 3. koruptor (orang yang korpsi).
Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tenatng korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, sera penempatan kelurga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekusaan jabatnnya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.
1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayaakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekusaan untuk kepentingan pribadi).
Di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi terdapat tiga istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi dalam Uundanng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Batasan mengenai perekonomian negara, menurut undang-undang tersebut adalah kehidupan pererkonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekelurgaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahtraan kepada seluruh kehidupan rakyat sesuai dengan perekonomian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
Tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang tersebut bermaksud untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan keuangan atau pererkonomian negara yang semakin canggih dan rumit, oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi secra melawan hukum.
2. Ciri-ciri Korupsi
Perbuatan korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Dan ciri khas tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Melibatkan lebih dari satu orang;
b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita;
d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;
e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.
3. Sebab Korupsi
Menurut M. Dawan Rahardjo dalam artikelnya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menggambarkan bahwa timbulnya perbuatan korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, apakah kelembagaan pemerintah itu memberikan kesempatan kepada perbuatan korupsi. Kedua, lingkungan budaya yang memepengaruhi psikologi orang-seorang. Ketiga, pengaturan ekonomi yang mungkin memberikan tekanan-tekanan tertentu. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Pelaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor faktor penyebabnya tidak saja dapat berasal dari internal pelaku korupsi, Tetapi dapat juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
Berikut adalah aspek-aspek penyebab seseorang melakukan korupsi, menurut Sarlito W Sarwono , kendatipun tidak ada jawaban yang persis, tetapi dua hal yang jelas yakni :
a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, Hasrat, kehendak dan sebagainya);
b. Rangsangan dari luar (dorongan teman - teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol dan sebagainya).
Beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi menurut Andi hamzah sebagai berikut:
a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering di pandang sebagai penyebab korupsi, dalam arti bahwa yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Semakin besar anggaran pembangunan, semakin besar pula kemungkinan kebocoran-kebocoran;
d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan pemerintah;
e. Faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor-fakor lainnya itu ada / terdapat pada diri seseorang, akan tetapi apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi (semacam ada rem).
Analisa yang lebih detail lagi tentang beberapa penyebab korupsi kemudian dipaparkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi” dimana beberapa yang menjadi penyebab korupsi antara lain;
1) Aspek individu pelaku
a. Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan disebabkan karena orangnya miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya tetapi masih mempunyai hasrat yang begitu besar untuk memperkaya diri, penyebab korupsi pada pelaku semacam ini datang dari dalam diri sendiri yakni sifat tamak dan rakus;
b. Moral yang kurang kuat
Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat bawahannya atau fihak yang lainnya memberikan kesempatan untuk itu;
c. Penghasilan yang kurang mencukupi
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya dapat memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar, bila hal itu tidak terjadi maka sesorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. tetapi apabila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan memberikan sebuah peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, maupun fikiran dalam artian semua curahan peluang itu untuk keperluan diluar pekerjaan yang seharusnya;
d. Kebutuhan hidup yang mendesak
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu kemudian membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi;
e. Gaya hidup yang konsumptif
Kehidupan di kota kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku semacam ini apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemungkinan itu adalah dengan melakukan tindak korupsi;
f. Sifat malas atau tidak mau bekerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari suatu pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial dalam melakukan tindakan apapun dengan cara cara mudah dan cepat, yang diantaranya melakukan korupsi;
g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, yang tentunya akan melarang setiap warga negaranya melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukan bahwa praktek korupsi semakin berkembang subur di tengah masyarakat. situasi paradoks semacam ini mencerminkan bahwa ajaran agama tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan.
2) Aspek Organisasi
a. Kurangnya Sikap Keteladanan Pimpinan
Posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal sesungguhnya mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi bawahannya. Apabila seorang pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik dihadapan bawahannya misalnya berbuat korupsi maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama sebagaimana atasannya;
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisai biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya. apabila kulur organisasi tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai situasi yang tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Dalam posisi yang demikian perbuatan negatif seperti antara lain korupsi memiliki peluang yang besar untuk terjadi;
c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
Pada institusi pemerintah pada umumnya belum merumuskan dan melaksanakan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya terhadap instansi pemerintah sulit untuk dilakukan penilaian apakah instansi tersebut telah berhasil mencapai sasaranya atau tidak? Dan akibat lebih lanjut terhadap kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki semacam ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktek korupsi;
d. Kelemahan sistem pengendalian manajemaen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya;
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam orgainisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup tersebut, pelanggaran korupsi justru cenderung terus berjalan dengan berbagai bentuk.
3) Aspek tempat individu dan organisasi berada
a. Nilai nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Sebagaimana diketahui, korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap sikap seperti ini sering membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi misalnya dari mana kekayaan tersebut didapatkan;
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang dirugikan dalam korupsi itu adalah justru masyarakat sendiri. Anggapan pada masyarakat umum bahwa yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah Negara, Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang akibat di korupsi;
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
Dan umumnya setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari hari dengan cara cara terbuka namun tidak mereka sadari;
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut berpartisi aktif
Dimana pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat itu aktif berperan serta melakukannya;
e. Aspek peraturan perundang undangan
korupsi yang mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang undangan.
4. Akibat Korupsi
Berkaitan dengan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat dua konsekuensi. Konsekuensi negatif dari korupsi sistemik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah :
a. Korupsi mendelegetimasikan proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang;
b. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal;
c. Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan patron-client dan nepotisme;
d. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga menganggu pembangunan yang berkelanjutan;
e. Korupsi mengakibatkan sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.
Korupsi yang sistematik dapat menyebabkan :
a. Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan intensif;
b. Biaya politik oleh penjarahan atau pengangsiran terhadap suatu lembaga publik, dan;
c. Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya.
Istilah korupsi ini, berasal dari bahasa latin “corruptio” atau “corruptus” Yang berarti kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang bejat, perbuatan tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, serta kata-kata menghina atau memfitnah. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :
a) kejahatan, kebususkan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.
b) perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebaigainya.
c) 1. korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekusaan untuk kepentingan sendiri dan sebaginya); 2. korupsi (perbuatan bususk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebaginya; 3. koruptor (orang yang korpsi).
Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tenatng korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, sera penempatan kelurga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekusaan jabatnnya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.
1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayaakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekusaan untuk kepentingan pribadi).
Di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi terdapat tiga istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi dalam Uundanng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Batasan mengenai perekonomian negara, menurut undang-undang tersebut adalah kehidupan pererkonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekelurgaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahtraan kepada seluruh kehidupan rakyat sesuai dengan perekonomian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
Tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang tersebut bermaksud untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan keuangan atau pererkonomian negara yang semakin canggih dan rumit, oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi secra melawan hukum.
2. Ciri-ciri Korupsi
Perbuatan korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Dan ciri khas tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Melibatkan lebih dari satu orang;
b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita;
d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;
e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.
3. Sebab Korupsi
Menurut M. Dawan Rahardjo dalam artikelnya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menggambarkan bahwa timbulnya perbuatan korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, apakah kelembagaan pemerintah itu memberikan kesempatan kepada perbuatan korupsi. Kedua, lingkungan budaya yang memepengaruhi psikologi orang-seorang. Ketiga, pengaturan ekonomi yang mungkin memberikan tekanan-tekanan tertentu. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Pelaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor faktor penyebabnya tidak saja dapat berasal dari internal pelaku korupsi, Tetapi dapat juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
Berikut adalah aspek-aspek penyebab seseorang melakukan korupsi, menurut Sarlito W Sarwono , kendatipun tidak ada jawaban yang persis, tetapi dua hal yang jelas yakni :
a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, Hasrat, kehendak dan sebagainya);
b. Rangsangan dari luar (dorongan teman - teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol dan sebagainya).
Beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi menurut Andi hamzah sebagai berikut:
a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering di pandang sebagai penyebab korupsi, dalam arti bahwa yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Semakin besar anggaran pembangunan, semakin besar pula kemungkinan kebocoran-kebocoran;
d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan pemerintah;
e. Faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor-fakor lainnya itu ada / terdapat pada diri seseorang, akan tetapi apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi (semacam ada rem).
Analisa yang lebih detail lagi tentang beberapa penyebab korupsi kemudian dipaparkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi” dimana beberapa yang menjadi penyebab korupsi antara lain;
1) Aspek individu pelaku
a. Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan disebabkan karena orangnya miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya tetapi masih mempunyai hasrat yang begitu besar untuk memperkaya diri, penyebab korupsi pada pelaku semacam ini datang dari dalam diri sendiri yakni sifat tamak dan rakus;
b. Moral yang kurang kuat
Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat bawahannya atau fihak yang lainnya memberikan kesempatan untuk itu;
c. Penghasilan yang kurang mencukupi
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya dapat memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar, bila hal itu tidak terjadi maka sesorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. tetapi apabila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan memberikan sebuah peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, maupun fikiran dalam artian semua curahan peluang itu untuk keperluan diluar pekerjaan yang seharusnya;
d. Kebutuhan hidup yang mendesak
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu kemudian membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi;
e. Gaya hidup yang konsumptif
Kehidupan di kota kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku semacam ini apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemungkinan itu adalah dengan melakukan tindak korupsi;
f. Sifat malas atau tidak mau bekerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari suatu pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial dalam melakukan tindakan apapun dengan cara cara mudah dan cepat, yang diantaranya melakukan korupsi;
g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, yang tentunya akan melarang setiap warga negaranya melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukan bahwa praktek korupsi semakin berkembang subur di tengah masyarakat. situasi paradoks semacam ini mencerminkan bahwa ajaran agama tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan.
2) Aspek Organisasi
a. Kurangnya Sikap Keteladanan Pimpinan
Posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal sesungguhnya mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi bawahannya. Apabila seorang pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik dihadapan bawahannya misalnya berbuat korupsi maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama sebagaimana atasannya;
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisai biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya. apabila kulur organisasi tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai situasi yang tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Dalam posisi yang demikian perbuatan negatif seperti antara lain korupsi memiliki peluang yang besar untuk terjadi;
c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
Pada institusi pemerintah pada umumnya belum merumuskan dan melaksanakan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya terhadap instansi pemerintah sulit untuk dilakukan penilaian apakah instansi tersebut telah berhasil mencapai sasaranya atau tidak? Dan akibat lebih lanjut terhadap kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki semacam ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktek korupsi;
d. Kelemahan sistem pengendalian manajemaen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya;
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam orgainisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup tersebut, pelanggaran korupsi justru cenderung terus berjalan dengan berbagai bentuk.
3) Aspek tempat individu dan organisasi berada
a. Nilai nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Sebagaimana diketahui, korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap sikap seperti ini sering membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi misalnya dari mana kekayaan tersebut didapatkan;
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang dirugikan dalam korupsi itu adalah justru masyarakat sendiri. Anggapan pada masyarakat umum bahwa yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah Negara, Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang akibat di korupsi;
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
Dan umumnya setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari hari dengan cara cara terbuka namun tidak mereka sadari;
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut berpartisi aktif
Dimana pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat itu aktif berperan serta melakukannya;
e. Aspek peraturan perundang undangan
korupsi yang mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang undangan.
4. Akibat Korupsi
Berkaitan dengan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat dua konsekuensi. Konsekuensi negatif dari korupsi sistemik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah :
a. Korupsi mendelegetimasikan proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang;
b. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal;
c. Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan patron-client dan nepotisme;
d. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga menganggu pembangunan yang berkelanjutan;
e. Korupsi mengakibatkan sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.
Korupsi yang sistematik dapat menyebabkan :
a. Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan intensif;
b. Biaya politik oleh penjarahan atau pengangsiran terhadap suatu lembaga publik, dan;
c. Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya.
Ciri-ciri dan Tipologi Korupsi Sebagai suatu gejala sosial yang
rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan secara sederhana dalam satu kalimat saja.
Yang mungkin dan coba dilakukan adalah membuat gambaran yang masuk akal
mengenai gejala tersebut, agar dapat dipisahkan dari gejala lain yang bukan
korupsi. Misalnya, sekadar kesalahan administratif atau salah kelola dalam
urusan perkantoran/ pemerintahan. Meskipun dampaknya bisa sama-sama merugikan
kepentingan publik, kesalahan semacam itu bukan termasuk korupsi. Inti korupsi
adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan
induksi kasus demi kasus dari masyarakat masa lalu sampai zaman moderen, oleh
pakar masalah korupsi Syed Hussein Alatas telah disusun sejumlah ciri korupsi.
Ciri-ciri korupsi dapat diringkas sebagai berikut: (a) suatu pengkhianatan
terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, (c) dengan
sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan
dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau
bawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau
pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang
lain, (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan
yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk
menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i)
menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.
Ciri-ciri tersebut sebetulnya masih bisa diperluas lagi. Dari segi tipologi,
korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis, yaitu: korupsi transaktif (transactive
corruption), korupsi yang memeras (extortive corruption), korupsi investif
(investive corruption), korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), korupsi
defensif (defensive corruption), korupsi otogenik (autogenic corruption), dan
korupsi dukungan (supportive corruption). Korupsi transaktif merujuk kepada
adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi
keuntungan kedua belah pihak, 4
Tidak ada komentar:
Posting Komentar